Rapat Evaluasi Rutin Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) Tahun Anggaran 2017

Hasil Rapat Tanggal 16 Mei 2017
Pada rapat ini diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. 1. Pencairan dana PIK, cukup dilakukan perubahan Perwako dengan penambahan dokumen pengesahan dimana didalamnya terdapat dokument pejanjian yang terdiri dari SPS (Surat Perjanjian Swakelola), NKKS (NaskahKesepakatan Swakelola)
   2. Perubahan dalan ketentuan umum dengan menambah definisi dokumen pengesahan dan mengganti PA (Pengguna Anggaran) menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitment)
   3. Terkait dengan aturan PPK, tidak menjadi masalah bagi inspektorat dimana dokumen – dokumen kecamatan yang sudah berjalan atau sudah ditandatangani maupun sudah pencairan karena masih menggunakan Perwako lama No.8 Tahun 2017 sedangkan untuk dokumen – dokumen yang akan datang akan mempergunakan Perwako No.29 tahun 2017 sehingga berkas pengajuan SPP dan SPM dapat dicairkan.